Pedoman Media Cyber

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media di Indonesia adalah juga bagian dari kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga dibutuhkan agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat yang menentukan Pedoman Pemberitaan Media Siber berikut:

1. Ruang Lingkup
• Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan media internet, melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan yang ditetapkan Dewan Pers.
• Konten Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala konten yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengunjung / pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui proses pengungkit.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan pengungkit pada berita yang sama untuk mengurus prinsip dan keberimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan ketentuan:
• Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang kedekatan.
• Sumber berita adalah keterangan dari lembaga resmi dengan identitas sumber secara jelas.
• Berita subyek tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak mungkin diwawancarai.
• Berita dapat tetap dipublikasikan dengan cara secara jelas upaya pengungkit yang telah dilakukan. Penjelasan dimuat pada berita yang sama
• Setelah pengungkit didapatkan, hasil pengungkit dicantumkan pada berita sebelumnya lengkap dengan tautan pada berita yang memuat pengungkit.

3. Konten Buatan Pengguna (Konten Buatan Pengguna)
Persyaratan media wajib dan ketentuan mengenai Konten Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang ditempatkan secara terang dan jelas.
Siber media mewajibkan setiap pengunjung / pengguna untuk melakukan pendaftaran dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Konten Buatan Pengguna.
Dalam proses pendaftaran tersebut, pengunjung / pengguna wajib memberi persetujuan tertulis bahwa Konten Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
Tidak memuat konten bohong, fitnah, sadis dan cabul;
Tidak memuat konten yang mengandung prasangka dan kebencian yang terkait dengan suku, agama, ras, antargolongan (SARA), serta menghapus tindakan kekerasan;
Tidak memuat konten diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Siber media memiliki kewenangan mutlak untuk menghapus konten Buatan Pengguna yang setuju dengan persetujuan.
Konsekuensi hukum yang timbul atas Konten Buatan sebagai tanggung jawab tanggung jawab Pengguna.
4. Siber wajib menyediakan konten pengaduan Konten Buatan Pengguna yang melanggar ketentuan butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang mudah diakses pengunjung / pengguna.
5. Media wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Konten Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
6. Pelacak media bertanggung jawab atas Konten Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak bertanggung jawab setelah koreksi waktu yang ditentukan butir (e).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
Ralat, koreksi, dan hak jawab dicantumkan pada berita sebelumnya lengkap dengan tautan pada berita yang memuat ralat, koreksi, dan hak jawab disertai penjelasan.
Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pembaruan berita.
Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya.
Media siber yang menyebarluaskan berita dari media lain wajib melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh pemilik media dan atau pembuat berita tersebut.
Media siber yang menyebarluaskan berita dari media lain dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh pemilik media dan pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

6. Berita Pencabutan
Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut, kecuali pertimbangan pertimbangan khusus yang ditetapkan Dewan Pers.
Berita yang salah dan atau berita bohong wajib dicabut media yang merawat maupun media siber lain yang menyebarluaskan. Berita pencabutan harus diumumkan kepada publik dalam alasannya.

7. Iklan
Media wajib membedakan dengan tegas antara berita produk dan iklan.
Setiap berita / artikel / konten yang merupakan iklan dan atau konten berbayar wajib diberi keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”iklan”, ”bersponsor”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita / artikel / konten tersebut adalah iklan.

8. Hak cipta
Siber wajib menghormati hak cipta diatur dalam undang-undang.

9. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib perintah Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

Sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini Dewan Pers.

Tim Perumus, Jakarta, 15 November 2011 ( dewanpers.or.id )